“Dalam Hukum Administrasi Negara, legalitas suatu tindakan pemerintahan ditentukan oleh tiga unsur utama: kewenangan yang sah, prosedur administratif yang benar, dan substansi yang sesuai tujuan undang-undang. Berdasarkan prinsip tersebut, penempatan anggota Polri di luar institusi tetap rechtmatig, karena kewenangan atribusinya bersumber dari Pasal 28 UU 2/2002 yang tidak dibatalkan oleh Putusan MK.”
Mataram, NTB – Suasana libur Natal di kawasan wisata Pantai Mapak dan Pantai Gading, Lingkungan…
Kota Bima, NTB (27Desember 2025) – Viral Wawancara di Ruang Pengamanan Polres Bima Kota, Polisi…
Sumbawa Barat – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat melaksanakan pengamanan ibadah Natal pada Kamis, 25…
Sumbawa Barat – Polres Sumbawa Barat menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama…
Kegiatan yang diawali dengan apel persiapan personel dan APP itu berlangsung pada Kamis (25/12/25)…
Personel Polres Bima Polda NTB yang terlibat dalam operasi lilin Rinjani 2025 dalam rangka…
